Sosialisasi tentang Pembayaran Pajak Secara Online

Hari Rabu, 03 Februari 2016, pukul 10.20 WIB, bertempat di Gedung Induk Lantai 3 Kompleks Parasamya Kabupaten Bantul, telah dilaksanakan sosialisasi tentang e-billing pajak. Acara dihadiri oleh seluruh bendahara pengeluaran SKPD di KabupatenBantul....

Selasa Wage, 9 Februari 2016 15:56 WIB 93

Pengumuman
  • Surat Edaran Nomor 900/2168 Tentang Batas Pengajuan SPM dan Pencairan SP2D Tahun 2015

    Dalam rangka menghadapi akhir Tahun Anggaran 2015 dan tertib administrasi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

    1. Pengajuan SPM Belanja Langsung dan Tidak Langsung (Bantuan Keuangan, Hibah, dan Bantuan Sosial ) paling lambat tanggal 21 Desember 2015 disampaikan ke DPPKAD Kabupaten Bantul
    2. SP2D yang dikeluarkan Tahun Anggaran 2015 harus dicairkan di Tahun Anggaran yang bersangkutan.

    Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  • Surat Edaran Nomor 900/2645 tentang Pembayaran Gaji AParatur Sipil Negara

    Guna meningkatkan kualitas kesejahteraan para Aparatur Sipil Negara dan dalam rangka elaksanakan Sistem Akuntansi yang berbasis akrual,perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
    1. Bahwa penerbitan SPD akan dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2015, maka dalam rangka keperluan pembayaran gaji induk pada bulan Januari 2016 saudara menerbitkan SPP dan SPM
       paling lambat tanggal 2 Januari 2016;
    2. SPM disampiakan di DPPKAD Kabupaten Bantul cq Bidang PErbendaharaan paling lambat tanggal 2 Januari 2016 sebagai bahan penerbitan SP2D pembayaran gaji pegawai Aparatur Sipil pada tanggal 4 Januari 2016;
    3. PT Bank BPD DIY cabang Bantul segera memposting SP2D yang telah disampaikan ke rekening masing-masing SKPD;
    4. Bagi Aparatur Sipil Negara yang mutasi baik internal (antar SKPD) maupun eksternal (dari luar daerah) maka pembayaran gaji menyesuaikan setelah PErubahan APBD atau pada APBD Tahun 2017;
    5. Kepala SKPD se Kabupaten Bantul agar mematuhi serta menginformasikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan saudara.

    Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya

  • Instruksi Bupati Bantul nomor 03 Tahun 2015 tentang Optimalisasi Penerimaan Negara dan Penggunaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2015

    Sebagai tindak lanjut Surat edaran Menteri Keuangan nomor S-992/MK.05/2015 tentang Optimalisasi Penerimaan Negara Tahun Anggaran 2015 dan Penggunaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2015, dengan ini :

    Menginstruksikan :

    Kepada :

    1. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
    2. PT Bank Pembangunan Daerah DIY Cabang Bantul

    Untuk :

    1. Menyelesaikan pembayaran atas tagihan belanja beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola tanpa menunggu hingga akhir Bulan Desember 2015
    2. Menyetorkan pajak-pajak berkenaan ke Kas Negara dalam Tahun Anggaran 2015 paling lambat tanggal 31 Desember 2015 jam 12.00 WIB
    3. Melakukan percepatan dalam penyerapan anggaran di daerah dan mengoptimalkan belanja daerah untuk pembangunan daerah.
    4. PT Bank Pembangunan Daerah DIY untuk segera melimpahkan hasil pemotongan/pemungutan pajak oleh Bendahara Umum Daerah/bendahara SKPD ke rekening kas umum Negara secara tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
    5. Melaksanakan instruksi Bupati ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.
    6. Instruksi bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan oleh Penjabat Bupati Bantul Sigit Sapto Raharjo 28 Desember 2015.
  • Penyusunan Rancangan DPA SKPD TA 2016

    Dengan ini diberitahukan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015. Sehubungan dengan itu, agar kegiatan di setiap SKPD bisa segera dilaksanakan, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 55 ayat 1, saudara diminta untuk segera mempersiapkan DPA SKPD dengan memperhatikan rincian sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan dan anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran, serta alokasi rencana penarikan dana. Adapun format dan bentuk DPA SKPD sebagaimana terdapat dalam SIMDA Keuangan.

                Selanjutnya DPA SKPD yang telah disusun segera dikirim ke Bupati cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul untuk segera dientri ke dalam SIMDA Keuangan dan ditetapkan oleh PPKD keuangan paling lambat tanggal 12 Januari 2016.

                Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

  • Surat Edaran Usulan Penghapusan Gedung dan atau Bangunan Tahun 2016

    Dalam rangka kegiatan penghapusan barang milik daerah berupa bangunan/gedung TA 2016, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, mengirimkan surat edaran nomor 011/084 ke seluruh SKPD/Unit Kerja di Kabupaten Bantul  tentang Usulan Penghapusan Gedung dan atau Bangunan Tahun 2016.

     Surat edaran tersebut terkait permintaan kepada seluruh SKPD/Unit Kerja untuk mengusulkan penghapusan bangunan/gedung. Pengusulan penghapusan bangunan/gedung dengan alasan:

    1. Penghapusan gedung dan atau bangunan karena rehab sebagian (nilai yang diusulkan penghapusan proporsional yang direhab)
    2. Penghapusan gedung dan atau bangunan karena:
    1. Rusak berat, terkena bencana alam
    2. Tidak dapat dipergunakan secara optimal
    3. Terkena planologi kota
    4. Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas, penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi
    5. Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi
    6. Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan keamanan.

    Usulan penghapusan gedung dan atau bangunan dengan mengajukan surat permohonan penghapusan gedung dan atau bangunan (dengan menggunakan form yang bias di download di website dppkad.bantulkab.go.id dan dilampiri dengan :

    1. Fotocopy DPA bangunan pengganti
    2. Foto gedung dan atau bangunan yang akan diajukan penghapusan
    3. RKAS Sekolah (khusus sekolah)
    4. RAB
    5. Pernyataan sanggup membangun kembali (untuk anggatan yang bukan dari pemerintah)
    6. KIB yang menunjukkan asset yang diajukan penghapusan disertai dengan nilainya

     

    Usulan penghapusan dikirim ke Bupati Bantul Cq. Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul.

Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Gudang/Instalasi Farmasi Kabupaten Bantul

Selasa Pahing, 2 Februari 2016 13:19 WIB 116

Hari Senin, 01 Februari 2016, pukul 09.00 WIB, bertempat di ruang kerja Kepala DPPKAD telah dilaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh perwakila...

Cetak Masal SPPT PBB P2

Selasa Pahing, 2 Februari 2016 10:46 WIB 124

Senin, 01 Februari 2016 Bidang Pendaftaran dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul mulai melaksanakan ce...

Rekonsiliasi Aset Tetap dan Persediaan Triwulan IV Tahun 2015 (30 November s/d 31 Desember 2015)

Senin Legi, 1 Februari 2016 14:49 WIB 132

Bidang Aset, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul mengundang pengurus barang, penyimpan barang dan pembuat neraca s...

Tagihan Laporan Saldo Barang Persediaan Tahun 2015

Jumat Legi, 22 Januari 2016 08:52 WIB 139

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul kembali mengirimkan surat tagihan terkait laporan saldo barang persediaan tahu...

Tagihan Pertama Laporan Mutasi Barang Semester II (dua) dan Tahunan Tahun 2015

Jumat Legi, 22 Januari 2016 08:50 WIB 126

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul kembali mengirimkan surat tagihan terkait laporan mutasi barang semester II (d...